to respect the rights of others and to discharge one’s own duties.

the justice is not merely a simple human convention, because what is “just” is not determined primarily by law but by the profound identity of the human being. Justice that is translated into behaviour should be based on the will to recognize the other as a person. That means acknowledging the human rights and duties that derive from human dignity. To  do justice means to respect the rights of others and to discharge one’s own duties. This requires recognition of mutual rights and the fulfilment of respective duties. In this way sincere recognition is given to reciprocal rights and duties in social relationships. By contrast, peace cannot prevail where human rights are not respected, defended and promoted, where violence is done to man’s inalienable freedoms, where his personality is ignored or degraded, and where discrimination and intolerance occur. Justice is not enough by itself, however. Indeed, justice can even betray itself. The betrayal of justice is manifested when a neighbour is injured, killed, deprived of liberty or stripped of his fundamental human rights in the name of justice.  Therefore, justice must be open to a deeper power, which is love. Justice must stem from merciful love. Doing justice to others means demonstrating a love of one’s neighbour, melanesians brotherhood and  all the world p therefore  we need your help and encourage all people in Papua “to love one another as an expression of our rights

By : mutopai west papua

terdokumen h.j.t. biljmer bersama mutopai di paniai 1936

Pada tahun 1939-1958, ia melantik antropolog JV de Bruijn untuk memimpin rakyat Paniai (Ndauwa, Nduga, Migani dan Ekagi).  Bruijn ialah seorang ilmuwan (antropolog) namun diberi jabatan Kepala Distrik. Sambil menjalankan roda pemerintahan, Bruijn melakukan berbagai penelitian dibidang antropologi budaya dan pemerintahan di wilayah itu.Hasil dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap pola hidup di enam wilayah adat Papua (Domberai, Bomberai, Saireri, Meepago, Mamta, Laa Pago, dan Ha-Anim) maka, kemudian Belanda tidak bingun ketika menetapkan berbagai program dan kebijakan pembangunan. Sepertinya, ketika Indonesia merebut Irian Barat, murid-murid Indonesia yang pernah belajar di negeri Belanda, berbuat hal yang sama pada Belanda.Van Eechoud juga pernah perintahkan putra-putra cerdas dari Papua yang tergabung dalam Dewan Suku-Suku untuk meneliti nama yang betul-betul menunjukan identitas masyarakat Papua yang berasal dari Sorong sampai merauke.  Karena menurutnya, nama Papua berasal dari bahasa Tidore yang mengandung arti Not Integrated atau tidak bergabung dengan anda , Rupanya, raja Tidore tujukan untuk Papua New Guinea sebagai bagian yang tidak tergabung dengan wilayah kekuasaannya. Batasnya ditancap di Tobati yang artinya, batasku.Kemudian, mereka yang ditugaskan Eechoud diantaranya, Frans Kaisipo, Korinus Krey, Yan Waromi dkk mengusulkan nama Irian dari kampung Harapan Jayapura. Nama Irian disosialisasikan di konfrensi Malino, 16 Juli 1946. Dalam pidatonya, Kaisepo mengatakan, Irian mengandung arti Tanah yang disirami sinar pagi yang memanas (Rosihan Anwar dalam manuskrip buku Mapia, 2004). Sayangnya, nama ini divulgalisir oleh kaum Digulis (pro Indonesia) menjadi Ikut Republik Indonesia Anti Nederland (Pigai, 2000:96).Dalam buku Mapia, nama Irian berasal dari bahasa sejumlah suku yang ada di Papua. Irian dalam bahasa Biak, iri artinya tanah, an artinya Panas, jadi Irian artinya tanah yang memanas. Dalam bahasa Serui, iri artinya tanah, an artinya bangsa jadi, Irian dalam bahasa Serui mengandung arti tiang bangsa atau tanah air. Dalam bahasa Merauke, iri artinya ditempatkan, diangkat tinggi dan an artinya bangsa, jadi Irian dalam bahasa Merauke artinya bangsa yang diangkat tinggi, bangsa yang dipuja-puji atau blessed people.  Sedangkan kata an yang dipakai dalam bahasa Biak, Serui dan Merauke ditemukan kesamaan kata dari bahasa-bahasa yang  ada di wilayah Mee-pago. Ann (Dani/Lani/Ndauwa, Nduga) artinya saya. Suku Mee menambah i menadi ani, artinya saya. Dari semua bahasa dari beberapa suku diatas, Irian disimpulkan mengandung arti, saya ini atau bangsa ini (dibentuk) dari (debu) tanah panas yang tinggi derajatnya dari makhluk hidup lain (karena memiliki akal budi).Pengertian Irian di atas ini, sedikit mirip dengan pernyataan penciptakan yang dikisahkan dalam Kitab Genesis karya Nabi Musa, pasal 1 sampai dengan pasal 8. Dimana, manusia pertama itu diciptakan dengan debu panas, namun kemudian diusir dari taman Firdaus karena mengambil haluan independen. Memahami pasal Kejadian, maka ternyata dua manusia pertama tidak “berdialog” tentang apa yang diperintahkan Allah dengan apa yang dibujuk Setan. Keduanya tanpa timbang-timbang telah dirasuki kebutuhan badaniah, tanpa berpikir sesuatu yang lebih positif.Seandainya, Taman Firdaus itu kemudian hari dinyatakan berada di wilayah Papua, dengan batas Timur Salomon Island, batas Selatan Benua Australia, Batas Barat berada di ujung Timur pulau Sulawesi dan Kepulauan Sumba, apakah yang diusir itu orang Kalimantan, Malasya, Jawa dan Sumatra? Sehingga kemudian hari mereka harus kembali ke negeri asalnya? Jawabannya silakan bertanya kepada pakar Arkeolog, Antropolog dan Geolog. Karena merekalah yang empunya data persebaran ras umat manusia.Lalu, apa kata Soekarno tentang Papua? Dalam buku Quo Vadis Papua karya Freddy Numberi (2014:401), Soekarno mengatakan: “Saya akan jadikan orang Irian, Tuan di tanahnya sendiri, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Numberi melanjutkan di paragraf berikut, menjadi TUAN di atas tanah negerinya sendiri, itulah esensi dari janji yang diikarkan oleh Seokarno, sang proklamator Republik Indonesia. Di sini, kita teringat pada sebuah pesan profetis dengan nada, nafas dan jiwanya semakna dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pendeta Izaak Samuel Kijne, sang pendidik dan pujangga besar orang Papua asal Belanda.Kijne mengatakan: “Tiada seorang pandai dan berhikmat sekalipun yang dapat memimpin Papua kecuali kelak orang Papua itu sendiri bangkit dan memimpin diri mereka sendiri”.Menurut Numberi di kalimat berikut, pernyataan Kijne ini jelas bukan perkataan seorang tokoh yang tidak mampu mengurus orang Papua, tetapi pernyataan ini lahir dari sebuah pergumulan dan kontemplasi panjang seorang Kijne dalam mendidik dan memahami karakter orang-orang Papua agar mandiri, maju dan berkembang dalam peradaban Injil.Di kalimat berikutnya, Numberi membenarkan pernyataan IS Kijne.  Numberi menulis, semakin orang Papua bangkit dan memimpin dirinya sendiri, maka pengetahuan dan pengalaman mereka semakin bertambah serta bermartabat. Begitupun juga dengan kecerdasan, rasa percaya diri dan kepemimpinan. Semakin orang Papua terus membangun dirinya secara mandiri, maka mereka akan terus terasah menjadi arif dan bijaksana, dan akhirnya menjadi “Tuan di atas tanahnya sendiri”. Kata kunci terwujudnya pernyataan Kijne adalah “pendidikan, sebagai jendela dunia” dalam peradaban dunia modern dewasa ini.Presiden Pertama RI Ir Soekarno dan Penggantinya, Soeharto. Menyoal Papua memang rumit dan kompleks tetapi juga menyeluruh. Pemimpin redaksi TVOne dalam Acara Indonesia Lawyer Club membahas soal Papua dalam judul “Gonjang-Ganjing Papua”. Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh dan pengalamat Papua. Diantaranya ialah Freddy Numberi, Barnabas Suebu, Theo Wanggai, Michael Manufandu, dll.Ketika giliran Freddy Numberi, sempat diulas pernyataan Soekarno diatas. Kata Numberi, Soekarno pernah berjanji untuk menjadikan orang Papua tuan diatas tanahnya sendiri. Tetapi pendekatan pembangunan yang dibangun selama pemerintahan Orde Baru telah melukai Hati orang Papua. Dari tahun ke tahun, telah dibuat banyak operasi. Mulai dari operasi koteka hingga isu genosida yang sedang gencar di tanah Papua.“Whats wrong”, Numberi bertanya.Menurut Numberi (2014, 398), isu Papua merdeka itu dilahirkan oleh Presiden pertama RI Ir Soekarno. Pada tahun 1948, Soekarno terbitkan Undang-Undang Nomor 22 1948 tentang Provinsi Irian Barat yang berkedudukan sementara di Soasiu Pulau Tidore. Tetapi dengan adanya Trikora pada tanggal 19 Desember 1960, maka Soekarno sendirilah yang menyebut “Negara Papua”.  Pernyataan Bung Karno dalam Trikora berbunyi “Bubarkan Negara Boneka Papua Buatan Belanda”. Inilah yang menjadi dasar polemik hingga menelan korban jiwa yang tidak sedikit di tanah Papua.Numberi juga masih mengutip pernyataan Pendeta I.S. Kijne sebelum meninggalkan Papua di pelabuhan Serui, 1958: “Di Tanah ini (Papua) kita dapat memegang kemudi, tetapi bukan kita yang menentukan angin dan arusnya”. Kijne juga pernah mengatakan:  “Tiada seorang pandai dan berhikmat sekalipun yang dapat memimpin Papua kecuali kelak orang Papua itu sendiri bangkit dan memimpin diri mereka sendiri:

Foto terdokumen h.j.t. biljmer bersama mutopai di paniai 1936

The west papua were not allowed by the government to identify themselves as papuans or melanesians,, MUTOPAI WEST PAPUA

themselves as Papuans or Melanesians by: MUTOPAI WEST PAPUA

Papuans were not allowed by the government to identify themselves as Papuans or Melanesians : by: MUTOPAI WEST PAPUA
-------------------------------------------------------------------

Almost any cultural expression by the Papuans has for many years been considered by the Indonesian government to be a manifestation of the separatist movement. Papuans who sang in their local language could be beaten, tortured, detained or even killed by the Indonesian security forces in the name of eradicating separatism. Papuan traditional cultures were also treated as uncivilised and primitive by many Indonesians. The government sought to make Papuans feel ashamed of their traditional ways and to undermine these in the name of modernisation and development – or, more accurately, ‘Indonesianisation’. Papuans were not allowed by the government to identify themselves as Papuans or Melanesians: instead, the government taught the Papuans to call themselves ‘Indonesians from Irian Jaya province’. A significant example of the undermining of Papuan culture is the way that Papuans have been separated from their land. In former days, the Papuans were the owners of the forest under customary adat (traditional law). The forest had both an economic and a religious meaning for the Papuans. It was considered a source of food, a shelter in time of tribal war, and a place to communicate with ancestral spirits. To  the Papuans, the meaning of the forest is embodied in their saying: ‘the forest is our mother’. However, under Indonesian rule, Papuans were no longer considered as the owners of ancestral lands. Their lands were
plundered on the pretext of national development, and their forests expropriated and exploited. Companies with their head offices in Jakarta have divided the forests in West Papua among themselves. Government authorities and business people, who are mostly nonPapuans, have become the putative owners of the forests and land (at least for as long as it takes them to extract its resources). The Papuans, the true owners of the land, have become mere guardians of the forests, which are now considered to belong to other people.20 Once a private company has begun its forestry exploitation activity, the Papuans are not allowed to enter into the claimed forest, not even to collect firewood. The interests of most of these private companies are protected and safeguarded by the Indonesian security forces. When the Papuans demand their rights to ownership of the forest, they are accused of being separatists, the label that gives justification to the security forces to use violence against them.21 Many abuses have arisen from a military and police presence aimed at protecting mining firms, forest concessions and timber estates exploiting natural resources. In addition, the illegal logging business is thriving in West Papua. Often this takes place with the protection – and even the direct involvement – of the security forces. Indeed, the military’s  extensive business interests are an important factor behind their presence in West Papua. The Papuans are powerless in the face of this collaboration between the government, the military,  and the private companies who grab their land. As recognised by the Papuans of the Amungme tribe, ‘by using the label of separatist, and gun-pointing against us, the government, private companies and the Indonesians easily rob our land without consulting us.’

By: MUTOPAI WEST PAPUA